Advertising

Inilah 4 Program Merdeka Belajar!

"Merdeka Belajar" untuk suasana belajar yang bahagia (Sumber: Kompas)

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan dalam dunia pendidikan yang disebut kebijakan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi program yang berkaitan dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. 

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai 4 program pokok tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu makna dari “Merdeka Belajar” itu tersendiri. Filosofi “Merdeka Belajar” diambil dari asas penciptaan manusia yang merdeka. Di antara berbagai makhluk Tuhan dengan fasilitas akal, manusia adalah makhluk yang merdeka untuk memiliki jalannya sendiri, baik jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Tuhan hanya memberi fasilitas berupa kehidupan (ruh) dan organ (sebagai alat) yang bisa digunakan manusia untuk memilih jalan tersebut. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang merdeka, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan ia tidak punya alasan untuk menyudutkan Tuhan dalam keburukan yang dilakukannya. Dan pendidikan yang baik harus memerhatikan asas kemerdekaan yang merupakan hadiah terbaik yang diberikan Tuhan kepada manusia sehingga pendidikan tidak boleh bertentangan dengan asas kemerdekaan manusia.

“Merdeka Belajar” memiliki makna kemerdekaan dalam belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres atau tekanan dengan memerhatikan bakat alami yang mereka miliki, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi serta kemampuan mereka. Sebab, memberi beban kepada pelajar di luar kemampuannya adalah tindakan yang tercela secara akal sehat dan tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Ini sama saja ketika ada seorang murid yang buta, lalu guru memintanya untuk menceritakan bagaimana wujud fisik dari singa kepada teman-temannya.

“Merdeka Belajar” mencirikan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspres (cepat), transformatif, efektif, aplikatif, variatif, progresif, aktual, dan faktual. Para pelajar yang belajar berbasis kemerdekaan akan senantiasa enerjik, optimis, prospektif, kreatif, dan selalu berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Mereka tertantang untuk menghadapi kesulitan belajar. Mereka selalu bisa dan pantang menyerah sebelum mencoba. Mereka tidak bergantung kepada orang tua, guru, sekolah, dan sistem/aturan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, berpengaruh, dan bermanfaat.

Tujuan utama program “Merdeka Belajar” adalah menciptakan suasana belajar yang bahagia. Mendikbud memaparkan bahwa program “Merdeka Belajar” ini dilahirkan dari banyaknya keluhan terhadap suasana pendidikan yang sekarang. Salah satunya adalah keluhan soal banyaknya siswa yang dipaksa mencapai nilai-nilai tertentu. Hal tersebut dapat memberikan tekanan bagi mereka yang tidak menguasai mata pelajaran tertentu sehingga dapat menyebabkan efek negatif seperti stres. Berikut penjelasan mengenai 4 program pokok kebijakan “Merdeka Belajar”. 

1. Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN)

Menurut Mendikbud, USBN pada saat ini membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. UU Sisdiknas yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 1 UU tersebut menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Kemudian, pasal 58 ayat 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Dilansir dari situs resmi Kemendikbud, alasan pemerintah mengganti USBN ialah untuk mengembalikan USBN kepada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah. Kelulusan siswa pada akhir jenjang memang merupakan wewenang sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa paling memahami siswa adalah guru. Selain itu, asesmen akhir jenjang oleh sekolah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun. Hal ini juga mendorong sekolah untuk mengintensifkan dan memperluas keterlibatan guru dalam semua tingkat proses asesmen.

Dalam arah kebijakan barunya, USBN pada tahun 2020 akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya, ujian akan dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Adapun bentuk ujian (asesmen) yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Pasal 5 ayat 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan antara lain portofolio, penugasan, tes tertulis, dan bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Jika ujian yang dimaksud diselenggarakan hanya oleh sekolah, bagaimana jika guru merasa kurang siap melakukan penilaian akhir jenjang? USBN yang saat ini diterapkan membuat semua siswa dan semua sekolah dalam satu daerah terikat untuk menggunakan bentuk ujian yang sama. Hal ini menghambat kemerdekaan guru untuk belajar melakukan asesmen. Dengan mengembalikan kewenangan penilaian akhir jenjang kepada sekolah, guru didorong untuk mulai dan secara terus menerus mengembangkan kapasitas profesionalnya terkait asesmen. Membuat soal tes tertulis itu memang tidak mudah. Tapi kabar baiknya adalah penilaian akhir jenjang tidak harus mengandalkan tes tertulis. Guru dapat menggunakan beragam bentuk asesmen yang sesuai dengan kompetensi yang diukur, termasuk bentuk asesmen yang lebih dikenal oleh masing-masing guru.

Dengan demikian, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Tekanan psikologis bagi siswa berkurang karena asesmen dapat dilakukan secara lebih komprehensif dimana siswa dapat memiliki lebih banyak cara untuk menunjukkan kompetensinya. Bahkan diharapkan anggaran USBN ini akan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
  
2. Ujian Nasional (UN)
Pelaksanaan UN di tahun 2020 akan menjadi pelaksanaan yang terakhir kalinya (Sumber: Media Indonesia)

Ada mispersepsi di kalangan umum bahwasanya beredar kabar bahwa UN akan dihapuskan. Menteri Nadiem mengklarifikasi bahwa mereka bukan ingin menghilangkan pelaksanaan UN, melainkan berharap agar pelaksanaannya dievaluasi karena dianggap banyak berdampak negatif.

“Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi,” kata Menteri Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Pada saat ini, Mendikbud memandang bahwa materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Disamping itu, UN dianggap menjadi beban siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Bahkan adanya UN dianggap membuat siswa, guru, dan orang tua tidak diuntungkan. Namun lebih menguntungkan kelompok-kelompok bimbingan belajar yang memang bisa melihat potensi dari adanya UN.

Ada tiga alasan utama yang dipaparkan oleh Mendikbud dalam situs resmi Kemendikbud terkait penyebab 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN yaitu sebagai berikut.
  • UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin dalam kurikulum 2013.
  • UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen Kompetensi pengganti UN akan dirancang memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan.
  • UN kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional karena dilangsungkan di akhir jenjang. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa tanpa UN, siswa akan kurang termotivasi untuk belajar. Justru menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus menerus, siswa justru akan menjadi malas belajar jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar untuk mendapat nilai bagus dan menghindari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Padahal, motivasi belajar intrinsik inilah yang justru sangat perlu dikembangkan agar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat bukan saat tiba ujian saja.

Penyelenggaraan UN di tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Pemyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di jenjang tengah sekolah (misalnya kelas 4 pada jenjang SD, kelas 8 pada jenjang SMP, dan kelas 11 pada jenjang SMA), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Secara sederhana, RPP ialah pegangan guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya mengajar agar sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada hari tersebut. RPP yang dilaksanakan selama ini mengarahkan guru untuk mengikuti format RPP secara kaku.

Semula, guru harus mengisi sedikitnya 13 komponen dalam RPP. Kini, komponen panjang itu hanya menjadi tiga komponen utama yang termuat dalam satu lembar yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

Menteri Nadiem menyebutkan bahwa 13 komponen dalam RPP selama ini hanya menjadi beban guru. Beliau menjelaskan bahwa seharusnya RPP bukan hanya sekedar administrasi yang perlu dilakukan guru dengan mengisi puluhan halaman. Menurut beliau, bagian terpenting RPP itu justru bukan soal penulisan atau pelaporannya, melainkan proses refleksi daripada guru itu sendiri. Refleksi yang dimaksud adalah evaluasi dari guru itu sendiri, apakah hal yang ingin disampaikan sudah tersampaikan dengan baik kepada peserta didik atau belum. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi pembelajaran itu sendiri.

4. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Untuk program “Merdeka Belajar” yang terakhir ini, Mendikbud menjelaskan bahwa mereka tetap menggunakan sistem zonasi dalam PPDB. Adapun kebijakannya lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas berbagai daerah. Sistem zonasi yang selama ini dilaksanakan kerap menimbulkan berbagai permasalahan sehingga pada tahun 2021 akan diubah oleh Menteri Nadiem. Perubahan itu menyasar para siswa berprestasi yang ingin bersekolah di sekolah favorit dan siswa kurang mampu.

Bahkan jujur saja, penulis sendiri merupakan salah satu “korban” dari pelaksanaan sistem zonasi yang diterapkan selama ini. Ketika ingin memasuki jenjang SMA, penulis mendaftar ke salah satu SMA Negeri di Garut melalui gelombang pertama jalur prestasi. Namun karena jarak antara rumah dan sekolah yang sangat jauh, penulis tidak lolos dalam PPDB sehingga mendaftar ke sekolah lainnya melalui gelombang kedua yaitu penilaian berdasarkan hasil UN. Namun, harus diakui bahwa sistem zonasi ini memiliki banyak dampak positif salah satunya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.

Dalam kebijakan yang baru ini, sistem zonasi dalam PPDB diubah dalam komposisinya. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Menteri Nadiem Makarim.

Baca juga: Nadiem Makarim Menjadi Mendikbud, Tepatkah?

Posting Komentar

2 Komentar