Advertising

Mengapa Ibu Kota Negara Harus Pindah?

Hasil gambar untuk pemindahan ibu kota jokowi
Sumber: CNN Indonesia
Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Jawa tepatnya ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan IKN. Bappenas mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri.

Artikel ini dibuat bukan untuk menyatakan pro atau kontra terhadap pemindahan IKN, melainkan bersifat informatif atau memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Berikut penjelasannya:

Mengapa Ibu Kota Negara Harus Pindah?
  • Sebagai ibu kota negara, Jakarta layak diberikan predikat sebagai “pusat segalanya” di Indonesia. Bagaimana tidak, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat keuangan, jasa, pendidikan, hingga industri pengolahan semuanya berpusat di satu wilayah yang hanya memiliki luas 662,3 km dengan jumlah penduduk mencapai 10,37 juta jiwa. Ini artinya, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.663 jiwa/km persegi. Dengan adanya urgensi dari beragam faktor, mulai dari sosial, budaya, dan ekonomi membuat Jakarta memikul beban yang sangat besar sebagai ibu kota negara. Beban berat tersebut dirasa tak lagi mampu dipikul oleh Jakarta dengan tata ruang yang semakin padat.
  • Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Sektoral sangatlah besar. Sebagai pusat perdagangan, Jakarta menyumbang 20% PDB sektor perdagangan. Namun, aktivitas perekonomian yang masih terkonsentrasi di Jakarta membuat cita-cita pemerataan ekonomi sulit terwujud. Jika ibu kota dipindahkan ke luar Jawa, maka diharapkan akan terjadi pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
  • DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian juga menyebabkan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi sehingga memicu masalah kependudukan yang juga berdampak ke permasalahan lain. Adanya perspektif masyarakat yang menyatakan bahwa bekerja di ibu kota akan semakin besar peluang mencapai kesejahteraan membuat laju urbanisasi menuju Jakarta sangatlah sulit dikendalikan. Hal ini berdampak pada kesenjangan pembangunan di Indonesia karena menumpuknya Sumber Daya Manusia (SDM) di Jakarta. Jakarta tercatat menempati peringkat ke-9 kota terpadat di dunia menurut laporan World Economic Forum (WEF, 2017).
  • Adanya tingkat urbanisasi yang sangat tinggi membuat penduduk di Jakarta sangatlah padat. Jumlah yang begitu banyaknya dalam lahan seluas 662,3 km menimbulkan berbagai masalah serius seperti kemacetan yang tinggi, kualitas udara yang tidak sehat, risiko terkena banjir yang tinggi, hingga keterbatasan pasokan air serta menurunnya permukaan tanah.
  • Sebagai “pusat segalanya”, Jakarta menjadi identik dengan kemacetan. Jakarta menjadi kota termacet ke-7 di dunia dari 403 kota di 56 negara pada 2018 menurut studi yang dilakukan oleh Tomtom. Rasio infrastruktur jalan yang rendah (6,2% idealnya 15%) dan jumlah penduduk yang padat membuat macet tak dapat dihindari dari kehidupan Jakarta sehari-hari. Perhitungan Bank Dunia menyebutkan bahwa kerugian akibat kemacetan ini mencapai Rp65 triliun/tahun.
  • Selain macet, penyakit lain yang diderita oleh DKI Jakarta ialah kualitas udara yang buruk akibat tingginya polusi udara, banjir tahunan, dan permukaan tanah yang turun serta permukaan air laut yang naik sehingga berpotensi menenggelamkan Jakarta. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir yang rendah. Permukaan air tanah di daerah utara Jakarta rata-rata mengalami penurunan sebesar 7,5-10 cm/tahun. Sedangkan permukaan tanah turun 35-50 cm dalam kurun waktu 2007-2017. Titik terparah terjadi di wilayah Cengkareng yang turun hinga 69 cm dan Penjaringan Pluit yang mencapai 94 cm. Permukaan air laut diprediksi akan naik 25-50 cm di tahun 2050. Dengan turunnya air tanah yang cepat dan naiknya permukaan air laut, Jakarta diprediksi akan tenggelam.
  • Masalah berikutnya yaitu keterbatasan suplai air baku yang menjadi ancaman serius bagi penduduk Jakarta. Sampai 2018, PDAM hanya melayani 60% rumah tangga di Jakarta. 40% warga Jakarta menggunakan sumur bor dan lebih dari 70% rumah tangga Jakarta membeli air minum dalam kemasan. Jakarta juga termasuk wilayah dengan tingkat pencemaran air yang tinggi. Tingkat pencemaran sumber air baku sudah berada di level yang mengkhawatirkan. Sekitar 57% air waduk di Jakarta tercemar berat, 61% air sungai tercemar berat, 12% air tanah tercemar berat dan seluruh air teluk di laut Jakarta tercemar sedang dan berat. Tentu saja hal ini merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Bagaimana Kriteria Suatu Wilayah yang Dapat Dijadikan Ibu Kota Baru?

Berdasarkan keterangan Bappenas, terdapat sekitar 7 kriteria penentuan lokasi yang digunakan untuk ibu kota baru diantaranya sebagai berikut:
  1. Lokasi strategis dimana secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia;
  2. Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi;
  3. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambur;
  4. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan;
  5. Dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi Akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan, dan jalan; Ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.
  6. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang;
  7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
Mengapa Harus ke Kalimantan Timur?

Sebelum memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, Menteri Pembangunan Nasional (Bappenas) sempat mengusulkan 3 opsi kepada Presiden Joko Widodo yaitu ibu kota tetap di Jakarta tetapi dengan kriteria memiliki distrik khusus pemerintahan di pusat kota, memindahkan ibu kota di sekitar Jakarta dengan jarak 50-70 km, atau memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Dalam Rapat Terbatas, Presiden memilih opsi ketiga yakni memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Maka dilakukanlah kajian yang mendalam terkait lokasi yang ideal untuk dijadikan ibu kota negara baru di luar Pulau Jawa.  Setelah melewati berbagai kajian, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian besar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun 7 alasan utama pemerintah memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, berikut adalah rinciannya:
  1. Risiko bencana alam yang rendah, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi maupun tanah longsor;
  2. Lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia;
  3. Lokasinya yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda;
  4. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap;
  5. Tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar;
  6. Kalimantan Timur dinilai sebagai wilayah yang multi etnis sehingga ramah dan terbiasa akan perbedaan budaya;
  7. Sebagai solusi agar pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Adakah Prosedur Hukum Tertentu Yang Harus Ditempuh Pemerintah Apabila Hendak Melakukan Pemindahan Ibu Kota?

Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan spesifik yang mengatur mengenai ibu kota negara. Bahkan dalam UUD 1945 saja, penyebutan ibu kota negara hanya muncul di dalam dua pasal, yakni Pasal 2 (2) UUD 1945 dan Pasal 23G (1) UUD 1945. Namun demikian, terdapat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanan Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tjahjo Kumolo menyebutkan terkait rencana pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus ada 23 undang-undang yang direvisi dimana salah satunya yakni UU Nomor 29 Tahun 2007. Dalam pasal 4 ayat 1 UU tersebut berbunyi “Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi”. Dengan demikian UU tersebut perlu direvisi sebelum ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Namun menurut Tjahjo, selagi menunggu sejumlah UU direvisi, pembangunan kota baru di lokasi yang telah ditentukan bisa dimulai terlebih dahulu. Salah satu hal yang penting dalam pembahasan UU DKI adalah perubahan kalimat “Ibu Kota Negara Jakarta”. Walaupun hanya satu pasal, tetapi hal tersebut sangat penting dilakukan revisi demi adanya kepastian hukum terkait pemindahan ibu kota.

Terkait hal tersebut, pemerintah sudah menyiapkan RUU soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencananya draft RUU tersebut akan dikirim ke DPR pada akhir tahun 2019 sehingga pada tahun 2020 pembahasan sudah tuntas kemudian disetujui dan proses konstruksi bisa dimulai.

Kapan dan Berapa Biaya yang Harus Dikeluarkan Untuk Pemindahan Ibu Kota?

Berdasarkan jadwal proses pembangunan Ibu Kota Baru, pada tahun depan pemerintah akan memulai kajian lebih mendalam dan paralel melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur dasar untuk penunjang Ibu Kota Baru. Proses pembangunan akan dilakukan selama 2 tahun sebelum akhirnya pemindahan pusat administrasi pemerintahan dieksekusi pada 2024. Jadi, proses pemindahan ibu kota memang akan dieksekusi pada tahun 2024 mendatang. Namun, hampir dipastikan bahwa tahapan pemindahan pusat administrasi pemerintahan tersebut baru sebagian, sementara sisanya dilanjutkan di periode pemerintahan selanjutnya.

Dalam hal biaya, Presiden mengatakan bahwa biaya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur mencapai 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 469 triliun (asumsi Rp14.199/dolar AS). Tentu saja itu bukanlah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang tahun 2018 yang sebesar Rp1.942 triliun. Belum lagi, kondisi keuangan Indonesia saat ini masih belum surplus alias mengalami defisit. Tahun ini, defisit anggaran yang harus ditutup pemerintah diperkirakan mencapai Rp296 triliun.

Bappenas mengatakan bahwa APBN akan mendanai biaya pemindahan ibu kota negara sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2% dari seluruh total biaya. Sedangkan sisanya akan didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,6% serta investasi langsung swasta dengan BUMN sebesar 26,2%.

Alasan Ketidaksetujuan Publik Terhadap Pemindahan Ibu Kota


Seperti yang telah penulis katakan di awal bahwa artikel ini dibuat bukan untuk menunjukan pro atau kontra penulis terhadap pemindahan ibu kota, melainkan penulis ingin artikel ini bersifat infomatif bagi pembaca bukan bersifat persuasif. Jika penulis telah memaparkan beberapa alasan ibu kota negara harus dipindahkan, maka penulis pun akan menguraikan beberapa alasan dari publik yang tidak setuju terkait rencana pemindahan ibu kota. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain:
  • Hasil survei yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median) menunjukkan bahwa sebanyak 45,3% masyarakat tidak setuju. Sebanyak 40,7% masyarakat setuju. Dan sebanyak 14,0% masyarakat mengaku tidak tahu. Sebanyak 15% dari responden yang menolak menyatakan bahwa pemerintah mestinya menyelesaikan masalah perekonomian dan pengangguran terlebih dahulu. Dan sebanyak 58,6% responden lainnya menilai ada hal lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan daripada menghabiskan biaya untuk pindah ibu kota seperti permasalahan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, serta pengangguran dan sempitnya lapangan kerja.
  • Wacana pemindahan ibu kota negara yang pasti akan menjadi isu besar ternyata tidak muncul dalam dokumen perencanaan seperti RPJP Nasional 2005-2025, tidak mucul dalam RPJM Nasional 2015-2019, dan juga dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019.
  • Dokumen kajian yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas terkait penentuan lokasi ibu kota baru belum dalam karena data dan kajian yang disajikan tidak memuat hitungan dan kalkulasi secara rinci serta analisis mendalam berdasar berbagai teori pemindahan ibu kota negara.
  • Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) para aparatur negara yang akan ikut terdampak. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai dua juta orang yang kemungkinan besar sejuta diantaranya harus terdampak ikut berpindah dengan rencana kepindahan ibu kota negara. Hal ini akan menjadi permasalahan mikro karena kepindahan ASN itu tentunya kemungkinan besar akan diikuti oleh kepindahan keluarganya yang notabenenya akan membutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan seperti tempat hunian, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya.
  • Biaya perpindahan ibu kota yang tidak sedikit yaitu mencapai Rp469 triliun dan 19,2% yang menggunakan APBN. Hal tersebut tentu saja akan berdampak serius pada keuangan negara yang masih mengalami beberapa persoalan, yaitu realisasi penerimaan negara sangat rendah karena penurunan harga minyak dunia. Belum lagi, Indonesia masih mengalami defisit keuangan.
  • Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai “paru-paru dunia” karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta hektar dan Kalimantan Timur menyumbang 12,6 juta hektar. Meskipun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan ibu kota ini adalah forest city seperti di London, namun belum ada konsep utuh yang ditawarkan pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut. Pada prinsipnya, masyarakat tidak ingin pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini nantinya membawa dampak yang buruk terhadap eksistensi ekosistem dan sumber daya air di sana.
  • Dari sisi pertahanan, pemerintah perlu mempertimbangkan posisi Kalimantan Timur yang berdekatan secara geografis dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang sedang menjadi perairan sengketa antara Tiongkok dengan lima negara Asia lainnya. Pemerintah perlu turut memperhitungkan perkembangan situasi regional dan global saat ini. Sementara itu, alat utama sistem persenjataan dan infrastruktur pertahanan Indonesia masih banyak terdapat di Pulau Jawa, sehingga akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memindahkannya ke Kalimantan Timur. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung bidang pertahanan di Kalimantan Timur untuk menunjang kebutuhan pertahanan dan berjalannya roda pemerintahan.
Demikianlah artikel kali ini saya tulis. jika artikel ini bermanfaat, mohon bantu untuk share artikel ini kepada yang lainnya.

Baca juga: Inilah 4 Program "Merdeka Belajar", Kebijakan Baru Ala Nadiem Makarim 

Posting Komentar

0 Komentar